Diklat Network Administration Tahun 2018

Informasi Pelaksanaan Diklat Network Administration Download Di sini

Materi Sosialisasi Perbup No.33 dan No. 35 Tahun 2017

Untuk materi sosialisasi peraturan Bupati Ngawi no. 33 Tahun 2017 & No. 35 Tahun 2017 dapat download di sini

Peraturan Bupati Ngawi No. 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas download di sini 

Jaminan Kecelakaan Kerja

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

Dasar hukum Jaminan Kecelakaan Kerja:

  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

 

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan kerja yang terjadi:

  1. Dalam menjalankan tugas kewajiban;
  2. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas;
  3. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab;
  4. Dalam perjalanan pulang dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan/atau
  5. Yang menyebabkan penyakit akibat kerja.

Syarat pengajuan penetapan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:

  1. Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  2. Fotocopy SK CPNS;
  3. Fotocopy SK PNS;
  4. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir;
  5. Surat perintah tugas bagi PNS yang mengalami kecelakaan kerja di luar wilayah kerja/lingkungan kantor;
  6. Surat Keterangan Dokter/Tim Penguji Kesehatan;
  7. Berita acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian bagi PNS yang mengalami kecelakaan kerja lalu lintas;
  8. Laporan kronologis tentang kejadian kecelakaan kerja dibuat oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain paling rendah Administrator.

Satyalancana Karyasatya

 

TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYASATYA 

Mendasar Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, PNS yang telah memiliki masa kerja secara terus-menerus selama 10, 20, dan 30 tahun dan menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan dapat diusulkan untuk mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  2. Fotocopy SK CPNS;
  3. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat;
  4. Fotocopy SK Jabatan;
  5. Fotocopy Konversi NIP;
  6. Daftar Riwayat Hidup;
  7. Fotocopy Piagam Satyalancana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun bagi yang sudah diberikan;
  8. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin dari Kepala Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 33 dan 35 Tahun 2017

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 download Disini

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 download Disini