Jelang Pilpres dan Pileg, Ini Larangan yang Harus Diperhatikan ASN


Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, Wakil Presiden dan Anggota Legislatif pada April 2019, Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia dihimbau untuk menjaga netralitas dan tetap berkomitmen menempatkan peran dan fungsinya secara proporsional, serta turut berkontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
sebagaimana berikut:

  1. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
  2. Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara:
    a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden;
    b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    c. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan,seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
  3. Bahwa pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.
  4. Sehubungan dengan hal tersebut, diperintahkan kepada seluruh PNS
    agar mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.
  5. Kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan
    Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas agar mengawasi
    bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan
    Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
  6. PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud ada angka
    1, angka 2, dan angka 3 di atas dijatuhi hukuman disiplin.

Dikutip dari Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara


SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

Berikut pengumuman pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Batu


https://batukota.go.id/pengumuman/

SK Pelantikan JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas serta Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah

Berikut disampaikan Keputusan Bupati No. X.821.2/01/404.202/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas sebagai berikut:


File selengkapnya bisa didownload di sini.

PENGUMUMAN SURAT UJI KOMPETENSI BAGI PELAKSANA TAHUN 2019

Berikut ini isi pengumuman dimaksud:

 

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA KABUPATEN NGAWI

Berikut ini disampaikan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor: 035/PANSEL-JPTP/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019 sebagai berikut:

File PDF surat tersebut di atas bisa di download di sini.

Surat Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Administrator dan Pengawas Tahun 2019

Bersama ini kami sampaikan Surat Perihal Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Administrator dan Pengawas Tahun 2019 sebagai berikut:

  1. Surat dapat didownload Surat
  2. Lampiran 1 dapat didownload Lampiran 1
  3. Lampiran 2 dapat didownload Lampiran 2

PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019

Dalam rangka pengisian secara terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019, sesuai dengan amanat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada seleksi terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Silahkan Klik disini